Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan,
pemerintah akan memperbesar kuota CPNS dari sekolah kedinasan dan formasi
khusus.
Hal itu dikatakannya di
sela-sela acara sharing knowledge implementasi e-Government yang
menghadirkan Bupati Banyuwangi, di kantor Kementerian PANRB Jakarta, Jumat
(3/2). "Kemarin kami terima Direktur STAN, kami katakan bahwa kami
akan tambah formasinya. Lulusan sekolah itu tidak hanya ditempatkan di Dirjen
Pajak, BPKP, Kementerian Keuangan tapi di seluruh daerah,” ujarnya.
Selain itu, formasi untuk
Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga akan ditambah. “Tapi tidak
dikembalikan ke daerah asalnya," kata Asman.
BacaJuga
Info: Pendaftaran Sekolah Kedinasan (Klik Disini)
BacaJuga
Info: Delapan Sekolah Kedinasan Pendaftaran Sekolah Kedinasan yang Favorit (Klik Disini)
Sedangkan untuk formasi
khusus, akan diutamakan untuk sarjana yang lulus cumlaude, terutama
yang IPK - nya di atas 3,5. Formasi khusus juga termasuk atlet berprestasi.
"Dengan adanya perbaikan ini mudah-mudahan tidak ditemukan lagi pegawai
dengan seragam PNS yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja," ujar
Asman.
Dalam kesempatan itu, Bupati
Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah Kementerian PANRB yang
akan membuka formasi khusus bagi lulusan cumlaude.
Menurutnya, proses rekrutmen
CPNS merupakan langkah yang sangat penting dalam reformasi birokrasi, sehingga
tidak boleh main-main. Baginya, kalau diberi jatah penambahan formasi CPNS,
hanya akan meminta lulusan D3. “Mereka akan saya jadikan eksekutor di ujung.
Sebab kalau yang lulusan S1, belum apa-apa sudah minta jabatan," kata
Abdullah Azwar Anas.
Menteri
PANRB Tegaskan Lulusan Sekolah Kedinasan Disebar ke Daerah
Lulusan sekolah kedinasan
akan disebar ke daerah. Bukan hanya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil
Negara (ASN) di daerah, tetapi juga untuk merekatkan kesatuan bangsa. Demikian
ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB), Asman Abnur pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta. Kamis
(02/02).
"Lulusan IPDN akan
disebar sebagai perekat nasional, mereka tidak dikembalikan ke daerah asal.
Bahkan untuk seluruh sekolah kedinasan. Ini adalah lembaga pencetak calon PNS.
Demikian juga lulusan STAN akan mengisi kebutuhan daerah, sehingga tata kelola
keuangan daerah dapat dikeloka oleh ASN yang profesional. Saya berharap lulusan
sekolah kedinasan jadi penyemangat di lingkungannya," tukas Asman.
Dijelaskan juga, Kementerian
PANRB dengan LAN saat ini tengah menyiapkan program revolusioner untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan ASN. "Pelatihan tidak
boleh seolah-olah karena untuk memangku jabatan. Ke depan tidak boleh terjadi.
Motivasi PNS mengikuti pendidikan untuk menambah ilmu," ujar Menteri
Asman.
BacaJuga Info: Pendaftaran Sekolah Kedinasan (Klik Disini)
BacaJuga Info: Delapan Sekolah Kedinasan Pendaftaran Sekolah Kedinasan yang Favorit (Klik Disini)
Dengan adanya input ASN yang
profesional dari sekolah kedinasan, serta pelatihan ASN yang berorientasi pada
peningkatan kompetensi, maka apa yang dikeluhkan bahwa ASN bisa diotak-atik
oleh Kepala Daerah ke depan tidak bisa lagi. ASN bisa terlindungi.
Pada kesempatan tersebut
Komisi II DPR antara lain menyoroti persoalan kompetensi ASN, terutama di
daerah. Perlu ada kebijakan untuk meningkatkan kemampuan ASN tersebut.
"Persoalan kita kompetensi. Coba panggil Kepala Dinas kemudian suruh
buatkan telaahan staf," kata Dadang S Muchtar, salah satu Anggota Komisi
II DPR.
Di akhir rapat kerja, forum
antara lain menyepakati perlunya Kementerian PANRB menyiapkan langkah-langkah
regulatif maupun teknis untuk mengatur kebijakan rekrutmen ASN.
loading...