Mendikbud Muhadjir Effendy
memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini tinggal menunggu
Instruksi Presiden (Inpres).
"Dimoratorium, di tahun
2017 ditiadakan," kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).
Ujian akhir bagi siswa
sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan
sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD
sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
"Pelaksanaannya tetap
standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol,
mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah
dikawal polisi," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Hasil ujian akhir jadi
salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan.
Presiden, kata Muhadjir, sudah setuju.
"Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil.
Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres," tutur
Muhadjir.
Muhadjir mengatakan UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia
sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan
peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.
"Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah
Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan
pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup
signifikan," ujar Muhadjir.
Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN?
"Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan
kualitas sekolah secara merata)," ujar Muhadjir.
"Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30
persen, itu yang harus kita treatment," imbuhnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) akan dibahas dalam rapat
kabinet. Belum ada keputusan final soal rencana yang disampaikan Mendikbud
Muhadjir Effendy.
"Nanti akan dibicarakan di kabinet," kata JK menjawab pertanyaan
wartawan usai menghadiri penutupan Kongres XVII Muslimat NU di Gedung Serba
Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/11/2016).
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan rencana penghapusan UN tersebut
masih dalam proses. "Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi
tentu saja harus ada rapat terbatas dulu yang nantinya akan kita
putuskan," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11).
Sedangkan Muhadjir menyebut rencana yang akan diawali dengan moratorium UN pada
tahun 2017, tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres).
Ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi
siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level
SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
"Amar perintah Undang-Undang tidak ada Ujian Nasional, yang ada itu
evaluasinya nasional," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
ini.
loading...