 |
| NASKAH LENGKAP PIDATO PRESIDEN TENTANG RAPBN TAHUN 2018 |
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
2018 dan nota keuangan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam
pidato tersebut, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan gaji Pegawai
Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.
Apabila benar tidak ada
realisasi Kenaikan Gaji PNS, TNI dan
Polri di tahun 2017 , artinya sudah tahun ketiga para PNS, TNI dan Polri tidak
mengalami kenaikan gaji.
Dalam dua tahun sebelumnya,
pemerintah mengganti kenaikan gaji dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Asumsi pemerintah, para aparatur lebih membutuhkan THR ketimbang kenaikan gaji
yang biasanya mengikuti besaran inflasi.
Berikut ini Naskah Pidato
Lengkap Presiden Joko Widodo saat membaca Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018
Berikut teks lengkapnya:
Pidato Presiden Republik
Indonesia Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 Beserta Nota
Keuangannya Di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
di Jakarta, 16 Agustus 2017
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam Sejahtera bagi kita
semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan,
Yang saya hormati Wakil
Presiden Republik Indonesia Bapak H. Jusuf Kalla;
Yang saya hormati, Ketua,
para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua,
para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua,
para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para
Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Panglima
TNI, Kapolri dan Jaksa Agung.
Hadirin yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa
dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dengan penuh rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kita menghadiri Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Keterangan
Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya.
Penyampaian keterangan
Pemerintah atas RAPBN tahun 2018 dilaksanakan pada momen yang sangat penting
bagi kita bersama, yakni menjelang peringatan detik-detik Proklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-72. Momen ini mengingatkan
kita semua tentang janji-janji kemerdekaan yang harus kita penuhi, yang harus
kita tunaikan, yang harus kita tuntaskan. Momen yang mengingatkan kita semua
bahwa Proklamasi Kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk mewujudkan Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Momen yang mengingatkan
kita semua bahwa janji-janji kemerdekaan hanya bisa kita capai apabila kita
kerja bersama, kerja bersama.
Penyusunan RUU APBN tahun
2018 ini merupakan wujud konkret dari kerja bersama antara Pemerintah, DPR, dan
DPD. Pada proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR dan DPD beberapa waktu yang
lalu, Pemerintah telah mendapatkan masukan yang konstruktif dari anggota Dewan
yang terhormat. Dengan masukan-masukan itu, Pemerintah dapat menyusun RAPBN
Tahun 2018 dan bisa menyampaikan pada Sidang Paripurna Dewan pada hari ini.
Insya Allah, kerja bersama
antara Pemerintah dan Dewan tersebut akan bermanfaat bagi seluruh rakyat
Indonesia dan dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri,
berdaulat, dan berkepribadian sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu
kita.
Pimpinan dan Anggota Dewan
yang saya hormati,
RAPBN tahun 2018 merupakan
tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka
mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, kita telah
menyusun fondasi dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih
produktif, merata, dan berkeadilan.
Dengan demikian, RAPBN tahun
2018 harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional dan pemerataan ekonomi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan,
mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan. Di tengah situasi
perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN tahun 2018
harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan
berkelanjutan, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia
usaha.
Pada tahun 2015, kita telah
meletakkan fondasi pembangunan nasional melalui transformasi fundamental
perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif, kita ubah
menjadi produktif. Belanja subsidi energi yang kurang tepat sasaran, kita
realokasi menjadi berbagai program prioritas untuk masyarakat termasuk di
bidang infrastruktur. Kita juga mulai mengalokasikan Dana Desa untuk mendorong
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di pelosok Tanah Air yang selama
ini belum tersentuh pembangunan.
Memasuki tahun 2016,
Pemerintah bergerak lebih cepat dengan mencanangkan tahun 2016 sebagai Tahun
Percepatan Pembangunan, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun
infrastruktur sosial. Selain itu juga dilakukan percepatan deregulasi ekonomi
dengan mengeluarkan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi.
Pada tahun 2017 ini,
Pemerintah bertekad menjadikan Pemerataan Ekonomi sebagai fokus utama
pembangunan. Kebijakan itu utamanya mencakup:
Pertama, redistribusi aset,
melalui pemberian hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat sehingga
dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif, serta legalisasi tanah
melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat.
Kedua, penguatan akses
rakyat untuk mendapatkan modal, melalui Kredit Usaha Rakyat yang menjangkau
semakin banyak masyarakat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara
memperolehnya.
Ketiga, peningkatan keterampilan
masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan
vokasi secara masif.
Sidang Dewan yang saya
muliakan,
Alhamdulillah, berkat kerja
keras kita bersama dan atas perkenan Allah SWT, pembangunan ekonomi nasional
telah menunjukkan capaian yang cukup menjanjikan. Di tengah perlambatan
pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas global, dan kondisi geopolitik
yang belum sepenuhnya kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0
persen per tahun pada periode 2014-2016, dan naik menjadi 5,01 persen di
semester I tahun 2017, didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan
investasi.
Pertumbuhan ekonomi yang
tetap dijaga naik disertai berbagai perbaikan pengelolaan anggaran, terus
mendorong kepercayaan investor kepada kita. Bank Dunia merilis Indonesia
sebagai salah satu negara teratas dalam Top Improvers bagi perbaikan kemudahan
berusaha dan menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 106 ke posisi 91 dalam
laporan Ease of Doing Business tahun 2017.
Pada bulan Mei 2017, lembaga
pemeringkat Standard & Poors menaikkan peringkat Surat Utang Negara
Indonesia menjadi peringkat layak investasi (investment grade). Sebelumnya,
Fitch dan Moodys juga menaikkan outlook untuk peringkat layak investasi Surat
Utang Negara Indonesia, dari stabil menjadi positif, seiring dengan stabilitas
makro ekonomi dan perbaikan daya tahan perekonomian nasional. Dengan pengakuan
internasional tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan peringkat
layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat kredit utama dunia sejak pasca
krisis keuangan Asia tahun 1997.
Dengan dukungan perbaikan
infrastruktur dan logistik pasokan barang kebutuhan masyarakat, serta kerjasama
yang solid antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, tingkat inflasi dapat
dikendalikan di 3,35 persen pada tahun 2015 dan 3,02 persen pada tahun 2016;
sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Pengendalian inflasi masih
terus dilanjutkan pada tahun 2017, sehingga realisasi inflasi mulai Januari
sampai dengan Juli, termasuk saat menjelang Lebaran, dapat dijaga pada tingkat
2,60 persen.
Dari sisi kesejahteraan
masyarakat, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada Maret 2015,
jumlah penduduk miskin terhitung 28,59 juta orang dan pada Maret 2017 turun
menjadi 27,77 juta orang. Dengan tantangan tersebut, Pemerintah akan terus
berupaya maksimal untuk mengakselerasi penurunan jumlah penduduk miskin melalui
berbagai inovasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Ketimpangan antara
masyarakat kaya dan miskin juga menunjukkan penurunan. Ini terlihat dari indeks
Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Selain
itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5,81
persen pada Februari 2015 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.
Langkah perbaikan proses
penganggaran juga dilakukan secara lebih komprehensif dari berbagai perspektif.
Di bidang Pendapatan Negara, pada Juli 2016 hingga Maret 2017, Pemerintah
melaksanakan program pengampunan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara,
memperluas basis data perpajakan, dan sekaligus sebagai persiapan Indonesia
memasuki era keterbukaan informasi global dengan pemberlakuan Sistem Pertukaran
Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information).
Dalam kesempatan ini saya
ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR yang telah menyetujui Perppu
Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan
Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of
Information/AEOI). Dengan persetejuan Perppu AEOI maka Indonesia telah memiliki
kelengkapan legislasi sama seperti lebih dari 100 negara peserta AEOI. Indonesia
akan mendapatkan manfaat pertukaran informasi perpajakan antar negara yang
sangat berguna dalam meningkatkan upaya ekstensifikasi penerimaan perpajakan
kita.
Pemerintah juga mengucapkan
terima kasih atas kesadaran masyarakat mengikuti program tax amnesty yang
mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Sampai dengan akhir pelaksanaan
program, tax amnesty berhasil diikuti oleh 973,4 ribu wajib pajak dengan
total penerimaan uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun. Berdasarkan
pengungkapan harta, program tax amnesty Indonesia menjadi salah satu yang
tertinggi di dunia dengan hasil capaian sebesar Rp4.884,2 triliun, yang terdiri
dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.700,8 triliun, deklarasi harta
luar negeri sebesar Rp1.036,7 triliun, dan harta repatriasi aset sebesar
Rp146,7 triliun. Selanjutnya, Sadar Pajak ini harus diikuti dengan kewajiban
membayar pajak dengan baik pada masa mendatang. Kesadaran warga negara dalam
membayar pajak akan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kuat
dan sejahtera.
Di bidang Belanja Pemerintah
Pusat, perbaikan dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja dan
anggarannya. Peningkatan belanja diarahkan untuk pendanaan program-program
prioritas, utamanya pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, guna menyerap
tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Beberapa target output di
bidang infrastruktur telah berhasil kita capai pada periode 2015-2016.
Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang
sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta
pembangunan jalur kereta api baru sepanjang 199,6 kilometer spoor diharapkan
akan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah juga fokus
dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui
pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah
Swadaya sebanyak 210,5 ribu unit.
Selain itu, sejak tahun
2015, Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat
sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui
perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang
semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi 6 juta keluarga pada tahun
2017. Pemerintah juga secara bertahap mensinergikan antar program bantuan
sosial, dengan melakukan pengalihan bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera
(Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai kepada 1,4 juta keluarga penerima
manfaat pada 44 Kota.
Untuk mempercepat
pembangunan di Daerah, melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
beberapa target pembangunan telah berhasil kita tingkatkan. Dengan program Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah melakukan peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum
meningkat sebanyak 386,7 ribu sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016.
Selain itu, Pemerintah juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah
dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8 persen,
jalan kabupaten/kota menjadi 61,2 persen dan irigasi pertanian seluas 895 ribu
hektar.
Komitmen Pemerintah untuk
membangun daerah dari unit pemerintahan terkecil ditunjukkan dengan
capaian-capaian alokasi Dana Desa. Sejak dialokasikan pada tahun 2015, Dana
Desa telah menghasilkan lebih dari 89,8 ribu kilometer jalan desa, 746,4 ribu
meter jembatan, akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga, 1,7 ribu unit
tambatan perahu, 14,9 ribu unit PAUD, 4,1 ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit
sumur, 3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit drainase dan irigasi, serta 9,9
ribu unit Posyandu, dan 941 unit embung.
Sementara itu, terkait
Pembiayaan Anggaran, dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah mengambil kebijakan
fiskal ekspansif dikarenakan Pemerintah berkeinginan mendorong ekonomi yang
berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pemerintah
tetap melaksanakannya dengan hati-hati serta menjaga kesinambungan fiskal ke
depan. Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di
masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan
kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah.
Pemerintah akan terus
menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan
dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati
masyarakat luas. Meski dengan perluasan pembangunan yang ekspansif selama
periode 2015-2017, rasio utang dan defisit terhadap PDB dijaga tetap
terkendali; rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah 30 persen dan
defisit APBN di bawah 3 persen. Pemerintah juga akan terus mengurangi defisit
primer sehingga kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga. Dengan
defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging
countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu
menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala
dan produktivitas ekonomi nasional.
Saudara-saudara se-Bangsa
se-Tanah Air,
RAPBN tahun 2018 kita susun
dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama.
Pertama, mendorong
optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta
optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.
Kedua, melakukan penguatan
kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang
produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi
yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga
dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan
dan perbaikan pelayanan publik.
Ketiga, kebijakan
keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian
defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan
pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha atau KPBU.
Selaras dengan kebijakan
fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah
“Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang
Berkeadilan”.
Hadirin yang saya muliakan,
Dengan memperhatikan seluruh
dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah merencanakan
indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2018,
sebagai berikut.
Pertama, pertumbuhan ekonomi
ditargetkan sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan
dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan
investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor. Pada tahun 2018, pembangunan
ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua,
Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya
dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar
dalam perekonomian nasional. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik
konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan
ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas
Pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional,
sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan,
namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan.
Kedua, inflasi diperkirakan
tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen, didukung oleh perbaikan kapasitas
produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih
relatif rendah. Walaupun demikian, dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan
menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan, karena cuaca merupakan salah satu
faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Penguatan koordinasi kebijakan
moneter, fiskal, dan sektor riil tentunya akan terus ditempuh dan ditingkatkan
untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri.
Ketiga, nilai tukar rupiah
diperkirakan berkisar Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah bersama
dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membangun upaya penguatan di
sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kerangka pendalaman pasar
keuangan diharapkan dapat memengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan
Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Keempat, rata-rata suku
bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan
sekitar 5,3 persen. Antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral
Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi
dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Kelima, asumsi rata-rata
harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 48 per barel.
Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi
faktor yang memengaruhi kenaikan harga minyak pada tahun 2018.
Keenam, volume minyak dan
gas bumi yang siap dijual selama tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel
setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu
barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
Asumsi dasar ekonomi makro
yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta
memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih
mencerminkan kondisi di tahun 2018.
Sidang Dewan yang saya
muliakan,
RAPBN tahun 2018 disusun
sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat
stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan
fiskal dengan fokus pada keadilan sosial.
Adapun kebijakan strategis
dalam RAPBN tahun 2018 sebagai berikut:
Belanja Negara pada tahun
2018 yang direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk
pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan
perlindungan sosial pada masyarakat; yang akan dilakukan melalui peningkatan
efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur.
Upaya peningkatan
efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui
perluasan cakupan sasaran penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan menjadi
10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar
92,4 juta orang.
Selain itu, dalam rangka
penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah mengalihkan penyaluran
bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas
penerimaan manfaatnya. Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli
masyarakat, Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk,
subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik.
Dalam rangka peningkatan
akses pendidikan, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu
Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik
misi kepada 401.500 siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang
menjangkau 262.100 sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.
Masih dalam upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah secara konsisten melakukan
intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada
kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting. Hal
ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh
kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta
kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi. Program ini akan sangat
penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai
investasi kita di sumber daya manusia Indonesia.
Para hadirin sekalian yang
kami muliakan,
Untuk mendukung pertumbuhan
pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah, Pemerintah akan
melaksanakan program pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer dan
pembangunan irigasi sepanjang 781 kilometer. Selain itu, beberapa program
kegiatan Pemerintah dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya antara lain dilakukan melalui
pembangunan dan rehabilitasi 61.200 ruang kelas, pembangunan sanitasi air
limbah untuk 853 ribu kepala keluarga, dan pembangunan rumah susun sebanyak
7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam melaksanakan
pembangunan, Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja bersama, baik
BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam pengembangan pembiayaan
kreatif seperti melalui skema KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai
pembangunan infrastruktur.
Dengan alokasi anggaran
transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun, sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas
pendanaan pembangunan. Selain untuk mendukung kegiatan pemerintah di Daerah,
anggaran tersebut akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program
pembangunan yang menjadi prioritas nasional, utamanya melalui DAK dan Dana
Desa.
Anggaran transfer ke daerah
dan Dana Desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di
daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi
ketimpangan antar daerah. Melalui DAK Fisik akan diarahkan untuk mengejar
ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana Desa akan lebih diperkuat
pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun
prasarana, dengan berbasis kinerja.
Penguatan pengelolaan
hubungan keuangan pusat dan daerah juga semakin ditingkatkan melalui bimbingan
teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar 200 kabupaten/kota sepanjang
2018. Dengan demikian, kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola
keuangan daerah akan menciptakan harmonisasi keuangan pusat dan daerah.
Pengelolaan keuangan yang
menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, memerlukan
dukungan penuh dari semua pihak, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar
digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Korupsi
dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi.
Sidang Dewan yang saya
muliakan,
Untuk mencapai sasaran
pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2018
menjadi sebesar Rp 1.878,4 triliun. Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan
di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan,
perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak
dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan.
Namun demikian, Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui
pemberian insentif perpajakan.
Peningkatan penerimaan
kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih
baik, serta pengenaan objek barang kena cukai, yang diikuti dengan peningkatan
kualitas pelayanan di kepabeanan.
Penerimaan Negara Bukan
Pajak juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam,
laba dari badan usaha milik negara, serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari
PNBP.
Pimpinan dan Anggota Dewan
yang saya hormati,
Dengan mengacu pada tema
kebijakan fiskal tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, maka Pendapatan
Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 1.878,4 triliun. Dari
jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun
dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun. Pemerintah akan
berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan
berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional,
namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha.
Sementara itu, Belanja
Negara dalam RAPBN 2018 direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun, yang terdiri
dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun, serta Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun. Pemerintah akan terus melakukan
langkah-langkah efisiensi, penajaman kualitas belanja, serta pencapaian sasaran
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi ketimpangan,
serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Dengan rencana Pendapatan
Negara dan Belanja Negara dalam tahun 2018 tersebut, defisit anggaran dalam
RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19
persen dari PDB. Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari
outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67 persen dari
PDB.
Tingkat keseimbangan primer
di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar
minus Rp 144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp 78,4 triliun.
Untuk membiayai defisit
anggaran dalam tahun 2018 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumber
pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman/utang,
yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar
pengelolaan internasional. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang
produktif mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan.
Selain itu, rasio utang terhadap PDB akan dijaga di bawah tingkat yang diatur
dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta
meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan
datang.
Ketua, para Wakil Ketua, dan
para Anggota DPR RI dan DPD RI
Saudara-saudara se-Bangsa
dan se-Tanah Air,
Demikian penyampaian saya
mengenai Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2018, yang akan menjadi bahan untuk pembahasan
RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 dengan DPR dan DPD RI. Saya mengharapkan
dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota DPR serta DPD untuk dapat
menyelesaikan pembahasan RUU tersebut tepat waktu, guna dapat dijalankan oleh
Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di tahun 2018.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
selalu memberkahi langkah kita semuanya, untuk mewujudkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian, serta adil dan
makmur bagi seluruh rakyat Indonesia
Dirgahayu Indonesia!
Dirgahayu Pancasila!
Terima kasih.
Wassalamualaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti
Om,
Namo Buddhaya.
Selamat sore.
Demikian info tentang Naskah
Lengkap Pidato Presiden Tentang RAPBN Tahun 2018 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR/DPD
Tanggal 16 Agustus 2017, semoga bermanfaat
loading...