Sekretaris Jenderal Pengurus
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan, pihaknya sudah
berkomunikasi dengan Istana terkait kebijakan Full Day School (FDS)
yang akan diterapkan Kementerian Pendiddikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sebab menurutnya sistem pengajaran pendidikan keagamaan sejauh ini sudah
berlangsung dengan baik.
"Sejak kemarin saya
sudah berkomunikasi dengan Istana, terkait FDS. Kita sampaikan hal-hal yang
menjadi keberatan kita, mengingat sistem pengajaran pendidikan keagamaan
(Madin) yang selama ini telah berlangsung," ujarnya, Rabu (14/6).
Berdasarkan informasi
terbaru, Helmy pun memastikan Presiden Joko Widodo telah meminta Mendikbud
Muhadjir Effendy membatalkan rencana kebijakan sekolah lima hari dan delapan
jam tersebut. "Alhamdulillah, baru saja mendapat kepastian informasi dari
Menseskab Pramono Anung, yang sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.
Presiden RI Jokowi telah meminta Mendikbud untuk membatalkan FDS,"
katanya.
Kendati demikian, Helmy
mengajak kepada masyarakat untuk tetap menunggu pengumuman resmi dari Mendikbud
tentang pembatalan FDS tersebut. "Terima kasih atas ikhtiar dan doa
semuanya. Demikian, semoga bermanfaat," ucapnya. (Sumber: Republika)
Sementara suara penolakan juga datang
dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagaimana dirilis dalam www.pontianakpost.co.id.
Ia menegaskan kebijakan full day school (FDS) lima hari itu tidak bisa begitu
saja diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir
Effendy. Sebab, melibatkan nasib tak kurang 50 juta siswa mulai dari SD, SMP,
dan SMA. Keputusan tersebut harus melibatkan Presiden Joko Widodo.
"Jadi tentu nanti
presiden yang mengundang ratas (rapat terbatas) untuk memutuskan saya kira. Ini
kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri,"
ujar JK di kantor Wapres, kemarin (13/6).
Namun, sejauh ini belum ada
ratas yang secara khusus membahas penerapan FDS itu. Meskipun tahun ajaran baru
tinggal sebulan lagi. "Iya betul (tahun ajaran baru sebulan lagi) nanti
presiden yang bicara," tegas dia.
JK mengungkapkan tidak semua
sekolah bisa menjalankan program FDS. Terutama sekolah-sekolah di desa. Salah
satu masalah utamanya adalah belum semua sekolah terutama yang di desa punya
kantin yang menyediakan makan siang.
"Siapa bikin
dapur di sekolah? Ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping
yang lain-lain," tegas dia.
======================================================
loading...