 |
| PERSYARATAN SELEKSI CPNS GGD TAHUN 2018 |
Apa Persyaratan Seleksi CPNS GGD Tahun 2018 ? Simak penjelasan berikut
ini. Kementrian pendidikan dan
kebudayaan (Kemendikbud) akan merekrut 17.000 Guru Garis Depan (GGD) untuk ditempatkan
di 15.000 desa, daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Guru
tersebut akan menyandang status Calon Program GGD. Program tersebut dicanangkan
akan bergulir hingga tahun depan.
Tahun ini, Kemendikbud baru
merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016. Pelaksana Tugas
Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Hamid Muhammad
menuturkan, program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang
sudah mengabdi di sekolah – sekolah 3T.
Menurutnya, rencana merekrut
17.000 GGD itu sedang dibahas intensif dengan kementrian dan lembaga
terkait, yaitu ke-mentrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
serta Badan Kepegawaian Negara.
Ia berharap, program GGD
mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Pasalnya, Gaji untuk
para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.
“Sudah saya kerjakan datang
ya. Jadi daerah 3T yang katanya kekurangan guru, sebenarnya Gurunya ada, tapi
non-PNS. Kami nanti akan lihat guru non- PNS mana yang memenuhi syarat (untuk
Direkrut jadi CPNS melalui program GGD). Artinya, (harus) S1 dan pendidikannya
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Itu sudah kami petahkan dan sudah ada
beberapa daerah nah itu yang akan dikoordinasikan. Sehingga mereka yang di
daerah sudah lama mengabdi punya kesempatan ikut,” ucap Hamid.
Apa persyaratan Mengikuti Seleksi PPG tahun 2018? Hamid menjelaskan, salah satu persyaratan Guru
honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Ini dikarenakan, sebagian beesar guru honorer didaerah 3T tak mengantongi
sertifikat profesi alias belum lulus PPG.
“Data dari Kemendes PDTT,
sekitar 15.000 itu terbesar di 122 Kabupaten. Untuk ikut seleksi GGD,, mereka
harus PPG dulu,” terangnya.
Ia menyatakan, penempatan
GGD juga bisa di luar daerah 3T. Pasalnya, beberapa desa di pulau Jawa pun
masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintah kabupaten. Kendati
demikian, penempatan di daerah 3T jadi prioritas.
“Makanya saya usul, minta
secara tertulis ke Kemendes tolong kalau menetapkan daerah tertinggal itu basis
desa. Karena di sebuah kabupaten itu ada 12 desa yang memang terpencil. Seperti
wilayah Lebak, Wonosobo dan Baluran,’’ ucap Hamid.
Meningkatkan Kualitas Guru
Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendibud) RI, Muhadjir Effendy menuturkan,
selain memenuhi jumlah guru, untuk mengikis kesenjangan kualitas pendidika di
daerah 3T juga harus diperhatikan. Itu sebabnya langka itu dibarengi dengan
pembangunan sarana dan prasarana. Dari dua opsi tersebut, pemerintah
memprioritaskan peningkatan kualitas guru terlebih dahulu.
“Misalnya yang saya minta
untuk diberi prioritas itu soal literasi. terutama untuk tingkat pendidikan
dasar. Saya para pegiat iterasi untuk bersedia bergabung agar siswa yang berada
di wilayah pinggiran segera sejajar dengan tingkat penguasaan literasi dengan
teman daerah lain,’’ ungkap Muhadjir.
Muhadjir mengatakan,
kesenjangan pendidikan di wilayah 3T di antaranya dapat terlihat dari jumlah
guru honorer yang lulus seleksi CPNS. Bahkan Menkumham juga ikut mengeluhkan
kesenjangan pendidikan pada saat tes CPNS karena banyak sekali calon dari
daerah yang tidak lulus. Permasalahan itu menurut Mendikbud perlu segera di
benahi.